MODEL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI SISTEM INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI PADA PROYEK-PROYEK PENGADAAN JASA KONSULTASI DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

S W Pitara, Syam Susilo, Djoko Pitoyo

Abstract


Para pelaku korupsi dengan semakin cerdas dan canggih serta melalui cara dan strategi melakukan tindak korupsi sehingga semakin sulit untuk terdeteksi. Dengan mengambil contoh di instansi pemerintah, salah satu bentuk korupsi terjadi melalui pembajakan nama-nama tenaga ahli oleh pihak-pihak tertentu, seperti misalnya perusahaan penyedia jasa konsultasi untuk tujuan meraih keuntungan yang sebenar-besarnya.  Pekerjaan pengadaan barang dan jasa selama ini memang disinyalir merupakan bagian paling rentan atas terjadinya tindak korupsi. Khususnya pada penyediaan jasa konsultasi, tindakan korupsi dilakukan dengan modus mencantumkan nama-nama tenaga ahli namun sebenarnya yang bersangkutan tidak tahu menahu tentang pekerjaan tersebut.

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebocoran akibat korupsi di provinsi Jawa Barat berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproxi melalui pertumbuhan ekonomi. Untuk menanggulangi tindakan korupsi ini perlu dirancang sistem informasi berbasis teknologi informasi yang terkoneksi dengan beberapa pihak yang berkepentingan sehingga menjadi satu sistem pencegahan.

Kata kunci : Pengadaan barang dan jasa,  Perilaku Korupsi, Strategi penanggulangan korupsi, Sistem Informasi berbasis IT


References


Kadar Udoyono, “E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta,” J. Studi Pemerintah., vol. Vol. 3, No. 1, Feb 2012.

Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2014: Results,” 2014.

I. Setiawan, S. IP, dan M. Si, “MENGIKIS PERILAKU KORUPSI PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN,” J. Ilmu Pemerintah. Widyapraja IPDN, vol. 42, no. 1, 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Laporan Tahunan 2012 : Jalan Berliku Memberantas Korupsi,” Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2012.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Laporan Tahunan 2013,” Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2013.

Agus Dwiyanto (editor), Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

A. A. D. Haryati dan R. A. Wibowo, “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta,” J. Mimb. Huk., vol. Volume 23, Nomor 2, 2011.

Jasin, dkk, “Memahami Untuk Melayani: Melaksanakan e-Announcement dan e-Procurement dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2007.

P. Toktaş-Palut, E. Baylav, S. Teoman, dan M. Altunbey, “The impact of barriers and benefits of e-procurement on its adoption decision: An empirical analysis,” Int. J. Prod. Econ., vol. 158, hlm. 77–90, 2014.

A. Sacks, E. Rahman, J. Turkewitz, M. Buehler, dan I. Saleh, “The dynamics of centralized procurement reform in a decentralized state: evidence and lessons from Indonesia,” 2014.

Peraturan Presiden (Perpres), “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Setkab.

Richo Andi Wibowo, “Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa: Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan?,” J. Integritas, vol. Vol 1, No. 1.

S. Nugroho, “Korupsi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia,” Media Ekon. Dan Manaj., vol. 26, no. 2, 2016.

S. Kamil, “Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif,” 2017.

Listyo Yuwanto, “Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values,” J. Integritas, vol. Vol. 1, No. 1, November, 2015, 2015.

S. H. Schwartz, “Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries,” Adv. Exp. Soc. Psychol., vol. 25, hlm. 1–65, 1992.

A. M. Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenada Media, 2016.

Peraturan Presiden (Perpres), “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Setkab.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Laporan Tahunan 2014 : Menjaga Harapan Tetap Menyala,” Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2015.

M. Khoirul Anwar, “SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah.” 2004.




DOI: https://doi.org/10.32897/infotronik.2017.2.2.38

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License