PENGARUH SIZE, WEALTH, INTERGOVERMENTAL REVENUE DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Authors

  • Iim Nur Aminah Universitas Padjadjaran
  • Nunuy Nur Afiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
  • Arie Pratama Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Padjadjaran

DOI:

https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.137

Keywords:

Size, Wealth, Intergovernmental Revenue, Belanja Modal, EKPPD

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue dan Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan menggunakan LPPD sebagai sumber utamanya.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di wilayah Jawa Barat tahun 2014-2016 yang terdiri dari 18 Kabupaten, 9 Kota dan 1 Provinsi. Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan metode purposive sampling, dan diperoleh  sebanyak 84 pengamatan, setelah dilakukan analisis terdapat 9 data yang tidak sesuai kriteria, sehingga total sampel yang diteliti sebanyak 72 pengamatan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Program SPSS dengan menggunakan uji asumsi klasik, kemudian dilakukan uji hipotesis dengan metode analisis regresi linier berganda dan terakhir uji statistik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel size, wealyh, intergovernmental revenue dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

References

Daft, R. L. (2007). Organizational Theory and Desaign.

Fitriasari, D., Martani, D., & Khairurizka, R. (2013). TINGKAT KESESUAIAN LAPO RAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2 010 TERHADAP PP NO. 3/2007. In A. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra & tektur & T. Sipil) (Eds.). Bandung. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/171651-ID-tingkat-kesesuaian-laporan-penyelenggara.pdf

Hafizd, S. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting, 2 Nomor 4, 1–13.

Halim, A. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. (P. S. Empat, Ed.). yogyakarta.

Halim, A. dan T. D. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. (P. S. YKPN, Ed.). Yogyakarya.

Hariyanto, P. (2018). Mendagri: Otonomi Daerah, Syarat Utama Wujudkan Nawa Cita. Sindo.News.

Harumiati, Y. dan P. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. : : Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 3(2), 75–87. Retrieved from http://www.steelplates.in/suppliers/aluminium/aluminum-7075-sheets-plates/ (20.06.2017)

Jensen, M.C & Meckling, W. . (1976). Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 dan 4, p 305-360.

Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 3(3), 1–11. Retrieved from http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Korompo, R. & W. (2017). Analysis of Financial Performance in The Government of North Sulawesi.

Kusumawardhani. (2012). Kusumawardhani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Accounting Analysis Journal: Universitas Negeri Semarang. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang.

Marfiana, N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemer iksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . Jurnal. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Mulyani, S., & Wibowo Hardiyanto. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daera, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. Kompartemen, 15 (1), 57–66.

Mustikarini, & Fitriasari. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2007. SNA 15 Banjarmasin, 2004(32), 22.

Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 7(1), 27. https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823

Permendagri No 73 Tahun 2009. (2009). Peraturan Menteri Dalam negeri No 73 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pitoko, R. A. (2017). Warga Jabar Kritisi Kinerja Aher Lewat Petisi. Kompas.Com. Retrieved from https://properti.kompas.com/read/2017/03/08/203000521/warga.jabar.kritisi.kinerja.aher.lewat.petisi

Ruliana, T. (2015). Revenue Independence of East Kalimantan Province, Indonesian. Journal of Asian Scientific Research, 5(7), 340–348. https://doi.org/10.18488/journal.2/2015.5.7/2.7.340.348

Tajudin, I. (2014). The Effect of General Allocation Funds Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds On Investment, Economic Structure And Employment. Quest Journal, 2, 54–61.

Zimmerman, L. J. (1977). The Municipal Accounting Maze : An analysis of political incentives. Journal Accounting Research, 15, 107–144.

Downloads

Published

2019-05-04

Issue

Vol. 3 No. 2 (2019): April

Section

Artikel

License

Authors who publish their articles in Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing & Perpajakan (SIKAP) agree to the following terms:

(1) Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internasional (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

(2) Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.

(3) The author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.