FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i2.755Keywords:
Kompetensi Perencana dan Pelaksana Anggaran, Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah.Abstract
Anggaran belanja daerah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penyerapan anggaran belanja yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan menentukan keberhasila pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Namun sampai saat ini masih banyak instansi pemerintah yang terlambat melakukan penyerapan anggaran. Penelitian ini akan menguji pengaruh dari kemampuan perencana dan pelaksana anggaran, implementasi pengadaan barang dan jasa, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Bogor. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner serta wawancara kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta sub bag keuangan setiap SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan implementasi pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada SKPD di Kota bogor. Untuk sistem pengendalian pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Bogor.
References
Adi, Prasetyo. 2013. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan
Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Jurnal: Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Arief, Emkhad. 2013. Identifikasi Faktor Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. Jurnal: Jurnal dan Prosiding Simposium Nasional Akuntansi
BPKAD Kota Bogor. 2019. Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2016. Bogor: BPKAD Kota Bogor
BPKAD Kota Bogor. 2019. Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2017. Bogor: BPKAD Kota Bogor
BPKAD Kota Bogor. 2019. Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2018. Bogor: BPKAD Kota Bogor
Carsidiawan, Didi. 2008. MengungkapPenyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah. didicarsidiawan.wordpress.com (diakses 23 November 2019)
Collins, C.J. & Clark, K.D. 2005. Strategic Human Resource Practices, Top Management Team Social Network, and Firm Performance: The Role of Human Resource Practices in Creating Organizational Competitive Advantage. Academy Management Journal, 46(6): 740-751.
Elimanafe, Alfrit. 2015. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Rote Ndao. Jurnal: Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik
Gagola, Ledy. 2017. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal: Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Vol 8.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21
Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah, Salemba Empat. Jakarta.
Hariandja, Efendi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Grasindo: Jakarta
Haryanto, dkk. 2011. Evaluasi Penerapan Perencanaan Kas di Tingkat Satuan Kerja. Jakarta: Sub Bagian Pengembangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jayadi, Supriyadi. 2019. Serapan Anggaran pemda Garut Baru 60 Persen. Liputan6.com (akses 18 Oktober 2019)
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Kompetensi Jabatan
Kuncoro, D. E. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim. E-Journal Administrasi Bisnis, 1 (4), 364-373.
Kusuma, Perdana. 2018. Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal: Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol 19.
Larkan A. 2008. Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mardiasmo. 2014. Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset. Yogyakarta.
Mathenge, Mwai. 2018. Financial Factors Influencing Budget Implementation in Counties. Jurnal: Research Journal of Finance and Accounting Vol 9.
Mertyani, Sari Dewi,dkk. 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli). ejournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015).
Miliasih. R. 2012.Analisa Keterlambatan Penyerahan Anggran Belanja Satuan Kerja Kementrian Negara Lembaga / Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru.Tesis, Universitas Indonesia.
Monev LKPP Kabupaten Blitar. 2019. Progres Keuangan Untuk Seluruh Belanja 2018. Blitar: Monev LKPP Kabupaten Blitar.
Monev LKPP Kabupaten Garut. 2019. Progres Keuangan Untuk Seluruh Belanja 2018. Garut: Monev LKPP Kabupaten Garut.
Monev LKPP Kabupaten Sidoarjo. 2019. Progres Keuangan Untuk Seluruh Belanja 2018. Sidoarjo: Monev LKPP Kabupaten Sidoarjo.
Monev LKPP Kota Bogor. 2019. Progres Keuangan Untuk Seluruh Belanja 2018. Bogor: Monev LKPP Kota Bogor.
Naryo. 2016. Pemkot Bogor Evaluasi Realisasi Anggaran 2016. megapolitan.antaranews.com (akses 2 Oktober 2019)
Ningsih, Ayu. 2015. Kinerja Terburuk di Tahun 2015 APBD Bogor Baru Terserap 50 Persen. bogor.pojoksatu.id (akses 2 Oktober 2019)
Nugroho, Rahadi. 2017. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah Studi Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. Jurnal: Jurnal BPPK Vol 10.
Nur, Anas. 2019. Determinan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara / Lembaga. Jurnal: Akuntansi Vol 8.
Olurankinse, Felix. 2013. Poor Budgetary Performance Causes And Implications For Development. Jurnal: European Journal of Accounting and Finance Research.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Pratama, Bayu. 2015. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Tentara Nasional Indonesia Anggkatan Darat. Jurnal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Radbogmin. 2017. Rp 769 M Belum Terserap. radarbogor.id (akses 2 Oktober 2019)
Rastogi, P. N. 2002. Knowledge Management and Intellectual Capital as a Paradigm of Value Creation. Human Systems Management, 21(4). 229-240.
Romer, P. M. 1990. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), 71–102.
Sekaran, Uma. 2009. Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Simanjuntak, Hertati. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD di Pemerintah Kota Medan. Jurnal : Repositori Institusi USU
Solichan, Arief. 2019. Sudah Bulan Juli Penyerapan APBD Kabupaten Blitar Masih 0 Persen. jatim.sindonews.com (akses 23 September 2019)
Subechan. 2014. Analisis Faktor Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus. Jurnal: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 17.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukoco, Iwan. 2017. Pendekatan Human Capital Untuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Lebih Produktif. Jurnal: Jurnal AdBispreneur Vol 2.
Supriyono, R.A. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi I. Yogyakarta: BPFE.
Yosep. 2018. 24 Proyek di Kota Bogor Gagal Dikerjakan Ini Penyebabnya. radarbogor.id (akses 24 September 2019)
Yustika, AE. 2012. Perekonomian Indonesia: Catatan dari Luar Pagar. Bayumedia Publishing: Malang.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish their articles in Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing & Perpajakan (SIKAP) agree to the following terms:
(1) Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internasional (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
(2) Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
(3) The author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
